Opini Publik

Lampost – Oleh: Saring Suhendro Tidak ada daerah yang ingin jalannya rusak. Jalan berlubang bukan sekadar urusan aspal. Di sana ada ongkos tambahan bagi petani, waktu tempuh yang lebih panjang bagi pedagang, risiko kecelakaan bagi warga, dan biaya logistik yang diam-diam ikut menekan ekonomi lokal. Karena itu, ketika Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang pinjaman sekitar […]

Lampost – Oleh: Saring Suhendro Setiap kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diumumkan, daerah seperti menemukan bahasa keberhasilannya sendiri. Pemerintah daerah menyebutnya sebagai bukti kerja keras birokrasi, komitmen pada transparansi, dan tanda bahwa uang publik telah dikelola secara tertib. Flyer ucapan selamat beredar, publikasi media digencarkan. Birokrasi menarik napas lega karena kerja panjang menyusun laporan

AntaraNews-Lampung Oleh: Saring Suhendro Desentralisasi fiskal tidak cukup memberi daerah urusan. Ia harus memberi daerah kemampuan. Geopolitik tidak pernah masuk ke APBD sebagai nama program. Ia juga tidak muncul dalam kegiatan, kode rekening belanja, atau dokumen teknis pemerintah daerah. Namun dampaknya terasa nyata berupa ditunda perbaikannya jalan, bantuan usaha yang diperkecil, atau puskesmas yang tetap

Lampung Post, 6 Mei 2026 Saring Suhendro Di atas kertas, performa fiskal kita tampak impresif. Inflasi terjaga, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen dan defisit masih dalam zona aman. Namun, jika ditelaah lebih dalam, stabilitas ini lebih mencerminkan ketahanan jangka pendek, belum cukup menghadapi tekanan yang lebih dalam. Sinyalnya sudah terlihat. Rupiah per 1

Oleh: Saring Suhendro RM.id  Rakyat Merdeka – Dalam sebuah diskusi informal di daerah, saya pernah mendengar satu keluhan yang disampaikan sambil tersenyum. APBD sering kali dibebani terlalu banyak harapan. Ucapannya terdengar sederhana. Namun, dari situlah persoalan keuangan daerah biasanya bermula.Di atas kertas, keuangan daerah terlihat relatif tertib. Defisit dijaga, belanja disusun, laporan disampaikan tepat waktu. Namun,

Oleh: Saring Suhendro Ada satu kalimat yang hampir selalu muncul setiap kali ekonomi hijau dibicarakan, terutama di daerah berbasis sumber daya alam seperti Lampung: ini penting, tapi mahal. Keraguan itu wajar. Namun yang sering luput dibahas justru soal arah pembangunan yaitu ke mana Lampung ingin membawa ekonominya dalam 10–20 tahun ke depan? Perubahan itu sedang

Oleh: Saring Suhendro – Di atas kertas, ekonomi Lampung terlihat cukup sehat. Pertumbuhan terjaga, inflasi rendah, dan tingkat kemiskinan perlahan menurun. Data Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang 2025 ekonomi Lampung tumbuh 5,04 persen (y-on-y), inflasi berada di level 1,25 persen, dan angka kemiskinan mendekati 10 persen. Fondasi makro ini memberi ruang bernapas bagi daerah. Namun

Oleh : Saring Suhendro Rakyat Merdeka – Tahun 2026 dibuka dengan satu kenyataan fiskal yang sulit diabaikan: di balik narasi stabilitas, ruang gerak APBN semakin menyempit. Tekanan ini bukan datang dari krisis besar atau guncangan eksternal, melainkan dari persoalan yang lebih mendasar yaitu penerimaan negara melemah sementara belanja tetap berjalan. Di permukaan, situasi ini masih terlihat

Oleh: Saring Suhendro Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2025 memicu perhatian dan kritik publik yang luas. Reaksi tersebut wajar, karena PAD merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah. Namun dalam situasi seperti ini, publik berhak bertanya bukan hanya seberapa besar PAD turun, melainkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam desain kebijakan pendapatan daerah? Agar

Oleh : Saring Suhendro RM.id  Rakyat Merdeka – Di banyak kantor pemerintahan, akhir tahun selalu datang dengan ritme yang sama. Laporan keuangan ditutup, angka-angka dirapikan, dan setiap satuan kerja memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai prosedur. Namun di balik kerapian administratif itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang dibuka di ruang rapat: apa yang sungguh berubah sepanjang tahun