Lampung Post – Saring Suhendro
Kabupaten Pringsewu menyimpan paradoks yang menarik. Di satu sisi, daerah ini memberi cukup alasan untuk optimistis. Indeks pembangunan manusia membaik. Infrastruktur ditempatkan sebagai prioritas. Pelayanan publik mulai dibenahi. Keuangan daerah juga tampak cukup terkendali.
Namun bagi masyarakat, perubahan sering kali terasa berjalan lebih lambat daripada angka-angka resmi. PDRB Pringsewu atas dasar harga berlaku pada 2025 memang telah mencapai Rp16,4 triliun, naik Rp1,32 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 masih mencapai 4,65 persen, bahkan menjadi yang tertinggi kedua di antara seluruh kabupaten di Provinsi Lampung. Angka ini memberi pesan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang lebih luas.
Tingkat kemantapan jalan provinsi yang melintasi Pringsewu telah mencapai 87,86 persen, tetapi jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pringsewu baru 47,73 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur belum dirasakan secara merata oleh masyarakat, seperti keluhan warga di ruas jalan desa Srirahayu Kecamatan Banyumas dalam kondisi rusak berat yang tidak pernah ada perbaikan sejak orde baru.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Pringsewu sebenarnya sedang bergerak. Berbagai indikator pembangunan mengalami perbaikan, tetapi kecepatannya belum sejalan dengan harapan masyarakat. Di sinilah tantangan terbesar Pringsewu hari ini, memastikan setiap kemajuan benar-benar dirasakan masyarakat ketika ruang fiskal justru semakin terbatas.
Salah satu capaian yang paling nyata dari proses pembangunan tersebut terlihat pada kualitas manusianya. BPS mencatat IPM Pringsewu pada 2025 mencapai 74,76, masuk kategori tinggi. Pendidikan, kesehatan, dan standar hidup warga bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, anak-anak muda yang makin terdidik tidak cukup hanya diserap oleh pekerjaan seadanya. Mereka membutuhkan pasar kerja yang lebih formal, lebih produktif, dan memberi ruang mobilitas sosial.
Karena itu, IPM yang naik harus ditopang oleh ekosistem ekonomi dan layanan publik yang ikut naik kelas. Jalan harus lebih produktif. Sekolah harus lebih bermutu. Puskesmas harus lebih mudah dijangkau. Pasar harus lebih hidup. Pekerjaan harus memberi harapan. Pembangunan manusia baru lengkap jika manusia yang makin terdidik juga menemukan ruang yang layak untuk tumbuh.
Dari Tertib Kas ke Kualitas Belanja
Pada sisi fiskal, Pringsewu memilih jalan yang relatif terkendali. Realisasi APBD 2025 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp1,241 triliun, belanja daerah sebesar Rp1,232 triliun, pembiayaan netto Rp22,6 miliar, dan SiLPA sebesar Rp31,9 miliar. Angka-angka ini menunjukkan pengelolaan kas yang cukup terjaga. Belanja tidak tampak dipaksakan jauh melampaui kemampuan daerah.
Namun tertib kas adalah modal awal, bukan ukuran akhir. Anggaran yang dikelola rapi belum otomatis membuat jalan lebih cepat baik, layanan lebih merata, atau ekonomi warga lebih produktif.
Di sinilah dilema fiskal Pringsewu muncul. Jika daerah terlalu agresif berutang, APBD masa depan bisa terkunci oleh cicilan dan bunga. Tetapi jika terlalu defensif sekedar mempertahankan aman keuangan, pembangunan dan perkembangan berjalan terlalu lamban. Ada ruas jalan yang menunggu. Ada pasar yang belum tertata. Ada layanan dasar yang dibenahi bertahap. Ada aspirasi warga yang tidak mungkin dijawab sekaligus.
PMK Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah menempatkan Pringsewu dalam kategori kapasitas fiskal rendah, dengan rasio 0,028. Angka ini memberi pesan yang cukup jelas bahwa Pringsewu tidak punya kemewahan untuk membiayai semua kebutuhan pembangunan hanya dengan APBD tahunan.
Dalam kondisi seperti itu, pertanyaan terpenting adalah program mana yang paling sanggup mengubah keadaan. Bagi daerah dengan kemampuan fiskal kecil, kualitas keputusan jauh lebih penting daripada panjangnya daftar kegiatan.
Konektivitas menentukan ongkos petani membawa hasil panen. Penerangan jalan menentukan rasa aman warga. Pasar yang tertib menentukan hidup pedagang kecil. Infrastruktur ini merupakan urat nadi ekonomi lokal dan layanan dasar.
Tantangan Pringsewu bukan semata APBD yang kecil. Anggaran yang dibagi ke terlalu banyak kegiatan memang terlihat merata, tetapi lemah dampaknya dalam hidup masyarakat.
KPBU sebagai Jalan Tengah
Pada titik inilah Pringsewu perlu mulai lebih serius melaksanakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai jalan tengah pembangunan. Bukan untuk mengganti peran APBD. Bukan pula untuk menyerahkan kepentingan publik kepada swasta. KPBU harus dipahami sebagai cara membuat APBD yang kecil bekerja sebagai pengungkit.
Logikanya sederhana. Daerah tidak selalu harus membayar seluruh biaya infrastruktur di awal. Badan usaha dapat membiayai, membangun, dan memelihara layanan. Pemerintah daerah menjaga arah kebijakan, standar layanan, akses warga, dan kepentingan publik. Yang dibayar adalah layanan yang benar-benar tersedia dan dapat dirasakan.
Contohnya dapat dimulai dari kebutuhan yang dekat dengan warga. Jalan penghubung sentra pertanian, pasar, kawasan pendidikan, puskesmas, dan pusat ekonomi lokal dapat disiapkan melalui KPBU, terutama untuk ruas yang manfaat ekonominya jelas. Badan usaha membangun dan merawat jalan sesuai standar. Pemerintah memastikan jalan itu benar-benar layak, tidak sekadar selesai dikerjakan lalu kembali rusak setelah beberapa musim hujan.
Penerangan jalan umum juga mudah dipahami sebagai contoh. Pringsewu bisa menggandeng badan usaha untuk membangun dan memasang lampu hemat energi, membangun sistem kendali digital, dan merawat titik lampu secara berkala. Pembayaran dilakukan berdasarkan layanan yang tersedia. Lampu menyala, jaringan terawat, dan gangguan cepat ditangani. Bagi warga, ini menyangkut keselamatan malam hari, rasa aman, aktivitas ekonomi kecil, dan mobilitas pelajar serta pekerja.
KPBU juga dapat diarahkan untuk revitalisasi pasar rakyat, pengelolaan parkir, terminal kecil, layanan persampahan, dan air minum. Yang dibutuhkan pedagang adalah drainase yang baik, kebersihan, ruang usaha yang layak, parkir yang tertib, dan retribusi yang transparan.
Namun KPBU tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban tunggal. Ia harus dipilih dengan disiplin. Tidak semua proyek layak dikerjasamakan. Proyeknya harus punya kebutuhan layanan yang jelas, manfaat ekonomi yang kuat, risiko yang bisa dibagi, dan skema pembayaran yang tidak menekan APBD pada masa depan. Jangan sampai atas nama inovasi pembiayaan, daerah hanya memindahkan beban hari ini menjadi kewajiban panjang yang diam-diam mengikat generasi berikutnya.
Di sinilah kecerdasan fiskal diuji. Pringsewu tidak cukup hanya menghindari utang. Daerah juga harus menemukan cara agar pembangunan tetap bergerak tanpa mengorbankan kesehatan fiskal. Bukan sekadar berani membangun, tetapi cermat memilih skema. Bukan sekadar menghemat anggaran, tetapi memastikan uang publik menjadi pemicu tumbuhnya layanan dan ekonomi lokal.
Inti persoalan Pringsewu akhirnya kembali pada satu hal yaitu bagaimana uang yang tidak besar dipaksa bekerja lebih keras. APBD harus terasa di jalan yang dilewati petani, di pasar tempat pedagang mencari untung, di sekolah tempat anak-anak belajar, atau di puskesmas ketika warga sakit.
Pringsewu punya mimpi pembangunan yang layak dijaga. Angka-angka memberi dasar untuk optimistis. Tetapi kapasitas fiskal mengingatkan bahwa mimpi itu harus dikelola dengan presisi. Daerah ini tidak boleh sembrono, tetapi juga tidak boleh terlalu pelan. Tidak cukup sekadar menjaga anggaran tetap terkendali. Ia harus berani berdampak.
Ujian Pringsewu hari ini adalah menjadikan kehati-hatian bukan sebagai rem permanen, melainkan disiplin untuk memilih langkah yang lebih tepat.
Sumber Data: (Media Penerbit Asli)
🔗 LampungPost: Edisi Cetak tertanggal 14 Juli 2026