Opini Publik

Oleh: Saring Suhendro RM.id  Rakyat Merdeka – Dalam sebuah diskusi informal di daerah, saya pernah mendengar satu keluhan yang disampaikan sambil tersenyum. APBD sering kali dibebani terlalu banyak harapan. Ucapannya terdengar sederhana. Namun, dari situlah persoalan keuangan daerah biasanya bermula.Di atas kertas, keuangan daerah terlihat relatif tertib. Defisit dijaga, belanja disusun, laporan disampaikan tepat waktu. Namun, […]

Oleh: Saring Suhendro Ada satu kalimat yang hampir selalu muncul setiap kali ekonomi hijau dibicarakan, terutama di daerah berbasis sumber daya alam seperti Lampung: ini penting, tapi mahal. Keraguan itu wajar. Namun yang sering luput dibahas justru soal arah pembangunan yaitu ke mana Lampung ingin membawa ekonominya dalam 10–20 tahun ke depan? Perubahan itu sedang

Oleh: Saring Suhendro – Di atas kertas, ekonomi Lampung terlihat cukup sehat. Pertumbuhan terjaga, inflasi rendah, dan tingkat kemiskinan perlahan menurun. Data Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang 2025 ekonomi Lampung tumbuh 5,04 persen (y-on-y), inflasi berada di level 1,25 persen, dan angka kemiskinan mendekati 10 persen. Fondasi makro ini memberi ruang bernapas bagi daerah. Namun

Oleh : Saring Suhendro Rakyat Merdeka – Tahun 2026 dibuka dengan satu kenyataan fiskal yang sulit diabaikan: di balik narasi stabilitas, ruang gerak APBN semakin menyempit. Tekanan ini bukan datang dari krisis besar atau guncangan eksternal, melainkan dari persoalan yang lebih mendasar yaitu penerimaan negara melemah sementara belanja tetap berjalan. Di permukaan, situasi ini masih terlihat

Oleh: Saring Suhendro Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2025 memicu perhatian dan kritik publik yang luas. Reaksi tersebut wajar, karena PAD merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah. Namun dalam situasi seperti ini, publik berhak bertanya bukan hanya seberapa besar PAD turun, melainkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam desain kebijakan pendapatan daerah? Agar

Oleh : Saring Suhendro RM.id  Rakyat Merdeka – Di banyak kantor pemerintahan, akhir tahun selalu datang dengan ritme yang sama. Laporan keuangan ditutup, angka-angka dirapikan, dan setiap satuan kerja memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai prosedur. Namun di balik kerapian administratif itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang dibuka di ruang rapat: apa yang sungguh berubah sepanjang tahun

Oleh: Saring Suhendro Wacana redenominasi kembali mengemuka setelah pemerintah memasukkannya ke dalam Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029. Setiap kali isu pemangkasan tiga nol muncul, publik cenderung membayangkannya secara sederhana: harga bakso Rp25.000 menjadi Rp25, atau uang seribu menjadi satu rupiah baru. Padahal persoalan utamanya bukan pada tiga nol yang hilang, melainkan pada sistem keuangan negara yang

Oleh: Saring Suhendro RM.id  Rakyat Merdeka. Hampir semua daerah di Indonesia memiliki Hari Batik atau pakaian khas lokal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Di banyak tempat, kebijakan itu berhenti pada seremoni. ASN memang mengenakan batik lokal, tetapi kainnya sering diproduksi di luar daerah. Pengrajin setempat tidak ikut menikmati perputaran uangnya. Lampung mencoba memutus pola itu dengan

Oleh : Saring Suhendro RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah Pusat kini sedang menekan rem anggaran. Di balik istilah manis “efisiensi belanja negara”, tersembunyi satu kenyataan pahit: Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas cukup dalam. Kementerian Keuangan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.29 Tahun 2025 menegaskan arah baru kebijakan fiskal: Pusat berhemat, Daerah menyesuaikan diri. Mengacu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020-2024 dan RAPBN 2025, pagu awal TKD ditetapkan sebesar Rp 919,9 triliun. Namun realisasinya, diperkirakan hanya

Oleh : Saring Suhendro Di pasar tradisional, saya sering mendengar keluhan pedagang kecil. “Pinjaman modal itu susah, Pak. Proposal sudah bikin dan jaminan ada tapi ditolak juga.” Ucapan sederhana itu langsung terngiang di kepala ketika pemerintah mengumumkan kebijakan baru yaitu Rp200 triliun uang negara dipindahkan dari Bank Indonesia ke lima bank pelat merah. Jumlah yang