Opini Publik

Oleh: Saring Suhendro Lampung Post. Setiap tahun, kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD 3 (tiga) bulan setelah tanguh anggaran berakhir sebagai bentuk transparansi atas kinerja pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Sayangnya, selama ini laporan tersebut cenderung hanya menjadi formalitas tanpa evaluasi yang mendalam dan kritis. Padahal, momen penyampaian LKPJ seharusnya […]

Oleh: Saring Suhendro KEUANGAN daerah di banyak wilayah Indonesia tengah menghadapi tekanan berat. Defisit riil (kekurangan kas sebenarnya setelah memperhitungkan semua kewajiban) yang terus membengkak. Hal itu memaksa pemerintah daerah (pemda) mengambil keputusan sulit yaitu melakukan efisiensi atau berisiko menghadapi krisis fiskal yang lebih dalam. Namun, di tengah semangat efisiensi, muncul pertanyaan mendasar: apakah efisiensi ini benar-benar menyehatkan

Oleh: Saring Suhendro Harian Momentum. Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pesawaran menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres No.1/2025 dan KMK No.29/2025 mempersempit ruang fiskal, sementara PSU memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit. Realokasi anggaran untuk PSU berisiko mengganggu program prioritas daerah.

Oleh: Saring Suhendro “Efisiensi bukan sekadar mengurangi angka, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak bagi masyarakat” Lampung Post. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 29/2025 tentang efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun termasuk memangkas Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun. Bagi pemerintah daerah

Oleh: Saring Suhendro “Mirza-Jihan harus membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pemimpin seremonial, tapi mampu membangkitkan Lampung keluar dari krisis fiskal” Dalam hitungan hari, Mirza-Jihan akan memimpin Lampung. Tapi mereka tak ada waktu untuk bersantai. Warisan keuangan daerah yang berat berupa defisit riil makin melebar, utang menumpuk, dan pendapatan daerah justru melemah. Jika tidak dibenahi akan

Oleh: Saring Suhendro Lampung Post. Di tengah heboh pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025, ada kebijakan baru yang luput dari perhatian publik yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen ini merupakan amanah dari UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Oleh: Saring Suhendro DALAM draf dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Bandar Lampung sedang bergerak menuju perubahan besar mendukung Indonesia Emas 2045. Bandar Lampung akan bertransformasi menjadi kota Metropolitan yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, kota ini bermimpi menjadi pusat ekonomi dan metropolitan modern. Kehadiran Tol Trans-Sumatera dan pengembangan

Oleh: Saring Suhendro Lampung Post. Tahun 2024 menjadi tahun penuh tantangan bagi Pemda pada khususnya di Lampung karena kombinasi faktor politik (pemilu serentak), transisi kebijakan pemerintah pusat, serta tekanan ekonomi global. Sedangkan tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kepala Daerah baik yang baru terpilih maupun yang incumben, untuk menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Oleh: Saring Suhendro PESTA demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung telah usai dan telah melahirkan pemimpin baru untuk periode lima tahun ke depan. Tanggung jawab telah menanti untuk merealisasi janji kampanye. Namun, realisasi janji tersebut tidak terlepas dari bagaimana kondisi keuangan Pemprov Lampung saat ini. Berdasarkan LKPD Pemprov Lampung tahun anggaran 2020 sampai dengan

Oleh: Saring Suhendro MASALAH penundaan transfer dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung masih menjadi diskusi hangat di masyarakat. Masalah ini terus bergulir mengingat nilai utang DBH tahun 2023 sangat fantastis, yaitu Rp1,08 triliun atau setara dengan nilai APBD satu kabupaten di Lampung. Dengan kata lain, DBH yang ditunda pencairannya oleh Pemprov