Opini Publik

Oleh: Saring Suhendro Otonomi mestinya memberi kemandirian, bukan menjerat lagi dalam ketergantungan. Bayangkan sebuah jalan provinsi/kabupaten/desa di daerah Anda yang masih berlubang, puskesmas kekurangan obat, dan guru honorer menunggu gaji. Kebutuhan dasar itu selama ini bergantung pada dana transfer dari pusat. Kini, harapan tersebut kian mengecil. Data Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026 menunjukkan bahwa alokasi […]

Oleh: Saring Suhendro “Belanja pegawai memang hak, tetapi belanja publik adalah masa depan” Pernahkah kita bertanya, mengapa APBD daerah terkuras habis untuk gaji birokrasi, sementara jalan rusak, sekolah bocor, atau puskesmas kekurangan fasilitas? Pertanyaan sederhana ini sesungguhnya membuka inti masalah fiskal kita. UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 1 Tahun 2024 memberi batas

Oleh: Saring Suhendro “Membangun itu mudah, yang sulit adalah merawat dan memastikan ia tumbuh sesuai tujuan.” Dalam beberapa tahun terakhir, semangat membangun ekonomi daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali mencuat di Lampung. Pemerintah provinsi bahkan telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang pembentukan lima BUMD baru, untuk sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, energi, transportasi, dan

Oleh: Saring Suhendro Pemerintah Indonesia menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa baru melalui program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Nantinya, setiap desa dan kelurahan diarahkan membentuk satu koperasi dengan dukungan dana hingga Rp5 miliar. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat dari bawah dan akan diluncurkan pada Juli 2025 mendatang.

Oleh: Saring Suhendro Pemprov Lampung kembali meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku dari 1 Mei hingga 31 Juli 2025, melalui Keputusan Gubernur Lampung No. G/291/VI.03/HK/2025. Kebijakan ini merupakan respon terhadap membengkaknya tunggakan pajak kendaraan yang telah menjadi persoalan fiskal menahun di daerah. Di Lampung, tercatat sekitar 4 juta unit kendaraan menunggak pajak,

Oleh: Saring Suhendro Setiap tahun, anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat terus meningkat. Namun, seiring dengan besarnya dana yang dikelola di tingkat desa, tren kasus korupsi terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa tahun 2023, pemerintahan desa mencatatkan 187 kasus korupsi, menjadikannya sebagai entitas dengan jumlah

Oleh: Saring Suhendro Lampung Post. Setiap tahun, kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD 3 (tiga) bulan setelah tanguh anggaran berakhir sebagai bentuk transparansi atas kinerja pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Sayangnya, selama ini laporan tersebut cenderung hanya menjadi formalitas tanpa evaluasi yang mendalam dan kritis. Padahal, momen penyampaian LKPJ seharusnya

Oleh: Saring Suhendro KEUANGAN daerah di banyak wilayah Indonesia tengah menghadapi tekanan berat. Defisit riil (kekurangan kas sebenarnya setelah memperhitungkan semua kewajiban) yang terus membengkak. Hal itu memaksa pemerintah daerah (pemda) mengambil keputusan sulit yaitu melakukan efisiensi atau berisiko menghadapi krisis fiskal yang lebih dalam. Namun, di tengah semangat efisiensi, muncul pertanyaan mendasar: apakah efisiensi ini benar-benar menyehatkan

Oleh: Saring Suhendro Harian Momentum. Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pesawaran menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres No.1/2025 dan KMK No.29/2025 mempersempit ruang fiskal, sementara PSU memerlukan biaya tambahan yang tidak sedikit. Realokasi anggaran untuk PSU berisiko mengganggu program prioritas daerah.

Oleh: Saring Suhendro “Efisiensi bukan sekadar mengurangi angka, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak bagi masyarakat” Lampung Post. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 29/2025 tentang efisiensi belanja negara sebesar Rp306,69 triliun termasuk memangkas Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun. Bagi pemerintah daerah