Edukasi Publik

Smartnews.id — Perdagangan dan pendanaan karbon merupakan salah satu opsi pembiayaan alternatif yang berpotensi dikembangkan di Provinsi Lampung untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan modal alam yang dimiliki, implementasi skema karbon perlu dilaksanakan secara bertahap dan terencana, melalui penguatan tata kelola, kejelasan regulasi, serta pelibatan masyarakat secara inklusif agar manfaat lingkungan, […]

Rencana Pemprov Lampung mengajukan pinjaman Rp1 triliun sebenarnya perlu dilihat dengan kepala dingin. Angkanya memang besar dan wajar kalau publik bertanya-tanya. Dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, pinjaman memang disiapkan sebagai pilihan ketika APBD belum sanggup menutup seluruh kebutuhan pembangunan. Jadi ini bukan soal hal-hal yang tidak penting, melainkan cara agar defisit bisa diatasi tanpa menghentikan

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Belakangan ini, pinjaman daerah kembali jadi pembicaraan hangat di banyak daerah, termasuk di Lampung. Pemerintah daerah, satu per satu mulai mengetuk pintu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Alasannya sederhana yaitu kas menipis, tapi pembangunan harus jalan terus. Belanja wajib kian besar, sementara ruang APBD makin sempit karena dana transfer dari pusat

Kasus kelebihan bayar pengadaan TIK di Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat kembali jadi bahan pembicaraan. BPK menemukan ada selisih sekitar Rp64,9 juta dari ongkos kirim dan pelatihan yang tak pernah dilaksanakan. Jelas itu kerugian negara, tapi tak otomatis berarti korupsi. Dalam urusan keuangan negara, ada garis tegas antara kelalaian administratif dan perbuatan pidana. Kalau dilihat

Masalah harga singkong ini sudah seperti lagu lama di Lampung. Setiap kali harga jatuh, petani selalu jadi pihak paling lemah. Mereka menanam, merawat, memanen, tapi harga ditentukan di meja pabrik. Ketika Menteri Pertanian menerbitkan SK Nomor: B-133/KN.120/M/10/2025 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) Ubi Kayu tertanggal 3 Oktober 2025 dan menyerahkan ke pemerintah daerah, langkah itu

Rencana perampingan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sinyal bahwa daerah mulai realistis menyikapi tekanan fiskal. Transfer ke daerah (TKD) memang turun, sementara beban belanja tetap tinggi. Langkah efisiensi itu wajar, bahkan perlu, asalkan dilakukan dengan kajian yang matang dan tidak mengganggu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pernyataan ini menggambarkan situasi yang kini dihadapi banyak

Hibah Rp60 miliar dari Pemkot Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung memantik diskusi luas di tengah masyarakat. Pertanyaan publik sederhana yaitu di tengah defisit APBD dan masih banyak jalan rusak maupun warga yang kesulitan ekonomi, apakah adil dana sebesar itu dialokasikan untuk membangun gedung instansi vertikal? Padahal anggaran tersebut notabene sudah mendapat anggaran dari pusat? Bayangkan,