Edukasi Publik

Radio Elshinta-Jakarta Peneliti Keuangan Negara dari Universitas Lampung, Saring Suhendro, menilai persoalan utama keuangan daerah saat ini bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan semakin menyempitnya ruang pilihan kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tulisan analisis ini diterima Redaksi Elshinta pada Sabtu (7/2/2026) sebagai bagian dari kontribusi pemikiran akademik mengenai dinamika fiskal

Smartnews.id — Perdagangan dan pendanaan karbon merupakan salah satu opsi pembiayaan alternatif yang berpotensi dikembangkan di Provinsi Lampung untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan modal alam yang dimiliki, implementasi skema karbon perlu dilaksanakan secara bertahap dan terencana, melalui penguatan tata kelola, kejelasan regulasi, serta pelibatan masyarakat secara inklusif agar manfaat lingkungan,

Rencana Pemprov Lampung mengajukan pinjaman Rp1 triliun sebenarnya perlu dilihat dengan kepala dingin. Angkanya memang besar dan wajar kalau publik bertanya-tanya. Dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, pinjaman memang disiapkan sebagai pilihan ketika APBD belum sanggup menutup seluruh kebutuhan pembangunan. Jadi ini bukan soal hal-hal yang tidak penting, melainkan cara agar defisit bisa diatasi tanpa menghentikan

Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Belakangan ini, pinjaman daerah kembali jadi pembicaraan hangat di banyak daerah, termasuk di Lampung. Pemerintah daerah, satu per satu mulai mengetuk pintu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Alasannya sederhana yaitu kas menipis, tapi pembangunan harus jalan terus. Belanja wajib kian besar, sementara ruang APBD makin sempit karena dana transfer dari pusat

Kasus kelebihan bayar pengadaan TIK di Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat kembali jadi bahan pembicaraan. BPK menemukan ada selisih sekitar Rp64,9 juta dari ongkos kirim dan pelatihan yang tak pernah dilaksanakan. Jelas itu kerugian negara, tapi tak otomatis berarti korupsi. Dalam urusan keuangan negara, ada garis tegas antara kelalaian administratif dan perbuatan pidana. Kalau dilihat