Oleh: Saring Suhendro
“Mirza-Jihan harus membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pemimpin seremonial, tapi mampu membangkitkan Lampung keluar dari krisis fiskal”
Dalam hitungan hari, Mirza-Jihan akan memimpin Lampung. Tapi mereka tak ada waktu untuk bersantai. Warisan keuangan daerah yang berat berupa defisit riil makin melebar, utang menumpuk, dan pendapatan daerah justru melemah. Jika tidak dibenahi akan menjadi bom waktu yang berisiko semakin terjebak dalam krisis fiskal yang berkepanjangan dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan ke depan.
Krisis Keuangan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov Lampung auditan BPK menunjukkan bahwa tren defisit riil Pemprov terus meningkat, tahun 2020 sebesar Rp273,50 milyar meningkat sebesar Rp325,62 milyar tahun 2021, Rp548,73 milyar di tahun 2022, dan meningkat tajam menjadi Rp1,41 triliun tahun 2023.
Beban utang jangka pendek terus mengalami peningkatan dimana tahun 2020 sebesar Rp464,42 milyar, menjadi Rp708,90 milyar tahun 2021, Rp841,40 milyar di tahun 2022, dan membengkak menjadi Rp1,53 triliun di tahun 2023. Peningkatan utang belanja ke pihak ketiga sebesar Rp93,78 milyar tahun 2022 meningkat menjadi Rp362,05 milyar tahun 2023 dan tunda bayar DBH ke 15 kabupaten/kota sebesar Rp1,08 triliun tahun 2023.
Capaian realisasi PAD tahun 2023 menurun drastis hanya 78,32%. Capaian terendah pada PAD jenis realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 10,30%. Hal ini dapat disebabkan penetapan target yang tidak realistis dan tidak berdasarkan pada tren laba BUMD dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi keuangan 2024 masih menghadapi kondisi relatif sama. Realisasi PAD tahun 2024 sebesar 60,78% dengan anggaran sebesar Rp5,1 triliun dan terealisasi Rp3,3 triliun atau menurun sebesar Rp466,20 milyar dibandingkan tahun 2023. Demikian juga potensi utang jangka pendek naik signifikan.
Pernyataan pemprov bahwa tahun 2024 sudah membayar DBH pajak daerah triwulan I sebesar Rp78,37 milyar dan utang DBH triwulan II-IV hanya sebesar Rp235 milyar. Namun, nilai ini meragukan bila mengacu tahun 2023 realisasi pajak daerah sebesar Rp3,23 triliun dan nilai DBH Rp1,58 triliun.
Likuiditas tahun 2023 menunjukkan angka 0,19 yang berarti bahwa aset lancar yang tersedia hanya 19% dari total kewajiban jangka pendek. Hal ini mengindikasikan kesulitan likuiditas untuk membayar kewajiban jangka pendek
Kondisi ini ujung-ujungnya siapa yang akan menanggung akibatnya? Tentunya masyarakat. Jalan rusak tetap berlubang, layanan publik makin buruk dan pembangunan tak berjalan.
Strategi Menyelamatkan Keuangan Daerah
Mirza-Jihan tak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal yang normatif. Perlu langkah konkret dan terukur dalam menata keuangan daerah, yaitu:
Pertama, gubernur baru jangan fokus untuk memangkas program yang tidak produktif tanpa strategi ekonomi yang jelas. Pemangkasan anggaran tanpa strategi bisa kontraproduktif jika yang dipangkas justru belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kedua, optimalisasi PAD harus dibarengi dengan pembenahan konektivitas ekonomi antar wilayah. Di banyak negara maju dan wilayah lain di Indonesia, peningkatan konektivitas terbukti meningkatkan PAD secara signifikan.
Ketiga, menggunakan model ekonomi regional yang berbasis data dalam menyusun kebijakan fiskal. Keberhasilan kebijakan fiskal tergantung pada analisis berbasis data spasial dan tren ekonomi, bukan sekadar asumsi politis. Perencanaan anggaran yang realistis ini dapat mencegah defisit berkepanjangan.
Keempat, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas fiskal guna mendorong keberhasilan kebijakan untuk diakses publik. Pengawasan DPRD berbasis transparansi akan lebih efektif mendorong pemanfaatan anggaran yang berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Lampung Harus Bangkit dari Krisis Fiskal
Tentunya bukan perkara mudah untuk menyelamatkan keuangan daerah. Meskipun dampak penerapan opsen PKB dan BBNKB 2025, menyebabkan potensi pendapatan jenis ini dipastikan turun. Mirza-Jihan harus membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pemimpin seremonial.
Kalau tak segera ambil langkah nyata dan terukur, mereka akan dikenang sebagai gubernur yang membiarkan Lampung terus terjebak dalam krisis fiskal tanpa arah keluar. Sinergi Pemprov, DPRD dan masyarakat akan dapat memberikan harapan untuk bangkit dan menuju pembangunan yang berkelanjutan.*
