Edukasi Publik

Masalah harga singkong ini sudah seperti lagu lama di Lampung. Setiap kali harga jatuh, petani selalu jadi pihak paling lemah. Mereka menanam, merawat, memanen, tapi harga ditentukan di meja pabrik. Ketika Menteri Pertanian menerbitkan SK Nomor: B-133/KN.120/M/10/2025 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) Ubi Kayu tertanggal 3 Oktober 2025 dan menyerahkan ke pemerintah daerah, langkah itu […]

Rencana perampingan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sinyal bahwa daerah mulai realistis menyikapi tekanan fiskal. Transfer ke daerah (TKD) memang turun, sementara beban belanja tetap tinggi. Langkah efisiensi itu wajar, bahkan perlu, asalkan dilakukan dengan kajian yang matang dan tidak mengganggu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pernyataan ini menggambarkan situasi yang kini dihadapi banyak

Hibah Rp60 miliar dari Pemkot Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi Lampung memantik diskusi luas di tengah masyarakat. Pertanyaan publik sederhana yaitu di tengah defisit APBD dan masih banyak jalan rusak maupun warga yang kesulitan ekonomi, apakah adil dana sebesar itu dialokasikan untuk membangun gedung instansi vertikal? Padahal anggaran tersebut notabene sudah mendapat anggaran dari pusat? Bayangkan,

KENAPA pajak kendaraan Lampung tahun ini seret? Jawabannya ada dua yaitu data potensi yang tidak riil dan kepatuhan wajib pajak yang rendah. Angka proyeksi Bapenda untuk tahun 2025 menunjukkan capaian pajak daerah baru 73,49% dari target, sementara PKB malah hanya 42,20%. Ini jelas alarm keras yaitu ada yang salah dalam cara kita memungut pajak kendaraan. Kalau

Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Dr. Budiono, SH., MH., mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 146 ayat (1), disebutkan bahwa alokasi belanja pegawai paling tinggi hanya 30 persen dari total belanja daerah. Jika ketentuan

Polemik mengenai defisit APBD Lampung sebesar Rp1,8 triliun sebaiknya tidak dilihat dalam bingkai personal atau saling menyalahkan. Namun persoalan ini perlu ditempatkan dalam konteks tata kelola fiskal yang menyeluruh sebagai masalah sistemik, bukan personal. Untuk memahami persoalan ini secara adil, kita perlu melihat kembali bagaimana APBD disusun dan disahkan. Penyusunan dan pengesahan APBD merupakan hasil

Lampung — Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 menandai prestasi luar biasa bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Capaian ini bukan yang pertama, melainkan yang ke-11 secara berturut-turut sejak 2014. Menurut pengamat keuangan publik, Saring Suhendro, keberhasilan ini mencerminkan lebih dari sekadar kepatuhan administratif; ini adalah cermin

Lampung – Bayangkan jika setiap awal bulan masih ada pertanyaan klasik yang menggantung di kepala para ASN: “Gaji sudah cair belum?” Bagi sebagian besar daerah, pertanyaan ini nyata adanya. Bahkan, telat bayar gaji, baik untuk PNS maupun PPPK masih dianggap hal yang lumrah. Ada saja alasannya kas belum siap, dokumen belum beres, atau semata karena tanggal 1 bertepatan

“Lho, bukannya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung termasuk daerah dengan realisasi APBD yang rendah ya?” Pertanyaan ini sempat ramai terdengar setelah forum nasional percepatan realisasi APBD yang digelar Kementerian Dalam Negeri pekan ini. Bahkan, data per 7 Mei 2025 menyebut Pemprov Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Tapi kalau kita lihat data