Oleh: Saring Suhendro
RM.id Rakyat Merdeka – Dalam sebuah diskusi informal di daerah, saya pernah mendengar satu keluhan yang disampaikan sambil tersenyum. APBD sering kali dibebani terlalu banyak harapan. Ucapannya terdengar sederhana. Namun, dari situlah persoalan keuangan daerah biasanya bermula.
Di atas kertas, keuangan daerah terlihat relatif tertib. Defisit dijaga, belanja disusun, laporan disampaikan tepat waktu. Namun, di balik keteraturan administratif itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur: seberapa jauh APBD benar-benar mampu menanggung semua tuntutan yang dibebankan kepadanya?
Ketika APBD Kehilangan Ruang Memilih
Masalah utama keuangan daerah hari ini bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan semakin menyempitnya ruang pilihan kebijakan dalam APBD. Persoalan APBD telah bergeser dari soal kapasitas fiskal menuju rigiditas kebijakan. Bukan lagi besar-kecilnya angka anggaran yang menentukan, melainkan seberapa luas ruang diskresi yang benar-benar dimiliki pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakannya sendiri. Dalam banyak kasus, APBD tampak besar, tetapi kaku.
Gambaran agregatnya terlihat jelas. Pada 2025, total APBD nasional berada di kisaran Rp1.300 triliun lebih. Namun, sebagian besar masih bersumber dari transfer pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas. Lebih dari dua pertiga pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat, sementara PAD di banyak daerah bahkan belum mencapai seperempat total pendapatan. Sejak awal, ruang kebijakan daerah sudah dibentuk oleh faktor di luar kendali langsung pemerintah daerah.
Pendapatan Besar, Fleksibilitas Terbatas
Struktur keuangan daerah sebenarnya sederhana. Pendapatan bersumber dari PAD, transfer pusat, dan sumber lain yang sah. Persoalannya bukan pada rumus tersebut, melainkan pada kecepatannya. Kebutuhan belanja tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan pendapatan untuk mengejar. Di titik inilah tekanan fiskal mulai terasa dan ruang pilihan kebijakan menyempit secara perlahan, tetapi pasti.
PAD terus didorong naik. Itu wajar, bahkan perlu. Namun ruangnya tidak selebar yang sering dibayangkan. Struktur pajak dan retribusi daerah dirancang untuk stabil, bukan melonjak cepat. Menaikkan tarif berisiko menekan dunia usaha dan daya beli, sementara memperluas basis pajak membutuhkan waktu, data yang rapi, serta kapasitas administrasi yang tidak selalu siap. Karena itu, lonjakan PAD dalam waktu singkat hampir selalu berakhir sebagai target yang sulit dipenuhi.
Secara nasional, pertumbuhan PAD cenderung mengikuti laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, belanja rutin dan belanja wajib memiliki laju pertumbuhan bawaan yang lebih cepat seiring dinamika pegawai dan perluasan layanan dasar. Ketimpangan laju inilah yang secara perlahan menggerus ruang fiskal daerah.
Ruang Pilihan yang Kian Sempit
Transfer dari pusat pun tidak sepenuhnya memberi kelonggaran. Nilainya memang besar, tetapi ruang geraknya makin terbatas. Dana transfer, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), mendominasi struktur pendapatan daerah, namun penggunaannya kian diarahkan untuk membiayai kebutuhan tertentu. DAU menopang gaji PPPK, sarana prasarana, serta belanja pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Akibatnya sederhana, ruang memilih di daerah mengecil, meski di atas kertas APBD tampak gemuk. Desain transfer semacam ini secara tidak langsung memindahkan beban penyesuaian fiskal ke daerah.
Ketika pendapatan terbatas, perhatian lalu beralih ke belanja. Banyak keputusan belanja tampak wajar jika dilihat satu per satu. Masalah muncul ketika semuanya digabungkan ke dalam APBD. Sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan yang sulit dihindari, seperti gaji pegawai, layanan dasar, dan program yang telah menjadi komitmen.
Di banyak daerah, belanja pegawai dan belanja wajib menyerap lebih dari separuh APBD, bahkan mendekati dua pertiga. Pada titik ini, APBD bukan lagi instrumen pilihan kebijakan, melainkan alat untuk menjaga agar layanan dasar tetap berjalan. Disiplin belanja, karena itu, tidak bisa dimaknai sekadar mengurangi angka. Disiplin belanja adalah soal memilih. Program berdampak rendah, kegiatan berulang, atau belanja yang lebih lahir dari kebiasaan ketimbang kebutuhan perlu dievaluasi lebih dulu. Pilihan ini menuntut keberanian politik dan konsistensi birokrasi.
Dalam situasi ruang fiskal yang kian sempit, sebagian daerah kemudian melirik pembiayaan, khususnya pinjaman. Pilihan ini sering muncul bukan karena ruang fiskal longgar, melainkan karena pendapatan sulit digenjot sementara belanja tidak mudah disesuaikan.
Pinjaman bukan solusi gratis. Setiap tambahan utang hari ini menciptakan kewajiban belanja di masa depan berupa cicilan pokok dan bunga. Jika pendapatan daerah tidak tumbuh lebih cepat dari kewajiban tersebut, ruang kebijakan di tahun-tahun berikutnya justru semakin menyempit. Tanpa penguatan basis ekonomi, pinjaman hanya memindahkan tekanan fiskal dari hari ini ke masa depan.
APBD juga sering dibebani ilusi seolah mampu bekerja sendirian. Padahal, keuangan daerah tidak dirancang untuk menutup semua kekurangan pembangunan. Perannya lebih tepat sebagai pengungkit, bukan penopang tunggal. APBD bekerja paling efektif ketika didukung iklim usaha yang sehat, perizinan yang sederhana, dan kepastian kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
APBD sebagai Seni Memilih dalam Keterbatasan
Keuangan daerah pada akhirnya adalah soal memilih dalam keterbatasan. APBD tidak mungkin membiayai semua keinginan sekaligus. Anggaran yang sehat justru adalah anggaran yang berani mengakui batasnya sendiri.
Di tengah menyempitnya ruang fiskal daerah, pilihan kebijakan yang benar-benar tersedia memang tidak banyak, tetapi cukup jelas. Pendapatan daerah hanya bisa diperkuat secara bertahap melalui pembaruan basis data, peningkatan kepatuhan, dan penyederhanaan prosedur.
Penataan belanja harus dimulai dari keputusan konkret: menahan program baru yang tidak wajib, mengevaluasi kegiatan berulang, serta memusatkan anggaran pada layanan inti. Pembiayaan hanya layak digunakan secara sangat selektif, terbatas pada proyek yang benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.
Di luar itu, berharap APBD bekerja sendirian justru akan memperlebar jarak antara rencana anggaran dan kenyataan di lapangan. Tantangan keuangan daerah hari ini bukan lagi soal menambah daftar program, melainkan keberanian menentukan mana yang sungguh bisa dibiayai dan mana yang harus ditunda.
Link Media:
🔗 https://rm.id/baca-berita/kolom/300017/apbd-dan-menyempitnya-ruang-pilihan-fiskal-daerah