Radio Elshinta-Jakarta
Peneliti Keuangan Negara dari Universitas Lampung, Saring Suhendro, menilai persoalan utama keuangan daerah saat ini bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan semakin menyempitnya ruang pilihan kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tulisan analisis ini diterima Redaksi Elshinta pada Sabtu (7/2/2026) sebagai bagian dari kontribusi pemikiran akademik mengenai dinamika fiskal daerah.
Menurut Saring, secara administratif pengelolaan APBD di banyak daerah terlihat tertib, mulai dari pengendalian defisit, penyusunan belanja, hingga pelaporan keuangan yang relatif tepat waktu. Namun, di balik keteraturan tersebut, kemampuan APBD dalam menanggung berbagai tuntutan pembangunan daerah semakin terbatas.
Ia menjelaskan, persoalan keuangan daerah kini bergeser dari isu kapasitas fiskal menuju rigiditas kebijakan. “APBD di banyak daerah tampak besar secara nominal, tetapi ruang diskresi pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan justru semakin sempit,” ujarnya.
Secara agregat, total APBD nasional pada 2025 tercatat lebih dari Rp1.300 triliun. Meski demikian, sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak daerah masih relatif kecil dan bahkan belum mencapai seperempat total pendapatan. Kondisi ini membuat ruang kebijakan daerah sejak awal telah dibatasi oleh faktor di luar kendali langsung pemerintah daerah.
“Ketimpangan laju pertumbuhan antara pendapatan dan belanja secara perlahan menggerus ruang fiskal daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, dominasi dana transfer yang penggunaannya semakin diarahkan untuk belanja pegawai, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar juga membuat fleksibilitas kebijakan daerah semakin terbatas. Di banyak daerah, belanja pegawai dan belanja wajib bahkan menyerap lebih dari separuh APBD sehingga anggaran lebih berfungsi menjaga keberlanjutan layanan dasar dibandingkan menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang fleksibel.
“Secara nominal APBD terlihat besar, tetapi ruang memilih kebijakan di daerah semakin sempit karena sebagian besar anggaran telah terikat pada belanja wajib,” katanya. Saring menekankan bahwa disiplin belanja harus dimaknai sebagai keberanian menentukan prioritas, termasuk mengevaluasi program berdampak rendah dan kegiatan berulang. Ia juga mengingatkan agar pembiayaan melalui pinjaman dilakukan secara sangat selektif.
Link Berita:
🔗 https://x.com/radioelshinta/status/2020040232687521901?s=46&t=RaEojjVw2Kbs146lnoe9yw